Kampus: Sebuah Sandaran dan Harapan?

Kampus sebagai institusi harapan masyarakat dalam mencetak sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas, kapasitas intelektual yang tinggi, aktif, kreatif dan berwawasan luas, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas, humanis dan kompetitif. Atau paling tidak ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang digelutinya. Tapi ternyata harapan itu berbeda dengan kondisi sesungguhnya. Mahasiswa sudah lesu, jenuh bahkan menutup mata dan telinga terhadap permasalahan yang ada disekitarnya.

Fisip Unpas juga tidak luput dari kondisi seperti itu. Mhasiswa yang seharusnya menjadi corong kebenran, kaku untuk berbicara kebenaran, apalagi melakukan tindakan untuk suatu perubahan. Padahal di Fusisp Unpas terdapat masalah yang butuh keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam mencari solusinya. Masalah kedisiplinan tenaga pengajar, pelayanan administarsi, kenaikan SPP setiap tahun yang tidak diimbagi dengan fasilitas dan banyak lagi permasalahan lainnya, yang belum satupun menunjukan titik terang.

Dalam perkuliahan misalnya, hampir semua mahasiswa tahu masih ada dosen yang jarang masuk, yang hanya memberikan photo copy, atau metode pengajaran dengan mendikte ( sistem pendidikan gaya bank yang kapitalistik, Paulo Freire ) yang menghambat proses berfikir dan kreativitas mahasiswa . Atau pelayanan administarasi yang lambat dan menghambat proses akademik. Namun jika mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah, terancam tidak ikut ujian bahkan jika tidak mampu melunsinya sampai dengan waktu yng ditetapkan, nilai semester dinyatakan gugur.

Untuk mahasiswa baru misalnya, dihadapkan dengan "perubahan" kenaikan SPP yang yang diperkirakan mencapai dua setengah juta rupiah, menurut Dekan Fisip Unpas Dr. Hj. Ummu Slamah Msi, kenaikan itu disebabkan karena dari pegawai dan dosen untuk mengimbangi kenaikan gaji PNS yang mencapi 30 %. Namun hubungan kaulisatif (hubungan timbal balik) antara SPP disatu pihak dengan penyediaan fasilitas dilain pihak adalah situasi yang ideal yang diharapkan bersama oleh yang memberikan fasilitas dan yang difatitasi. "Yang menyangkut masalah finasial tidak bisa dubah, karena sudah ditetapkan dan sesuai dengan hasil musyawarah," ujar Dekan Fisip Unpas. Berbeda dengan Pembantu Rektor II Ir. H. Edi yusuf SP Msi yang mengatakan bahwa SPP sebenarnya tidak pernah naik, yang ada hanyalah perubahan kebijakan. Namun term "perubahan" itupun harusdiberikan tanda kutip. Misalnya, SPP jurusan HI yang masuk tahun 1998 adalah p. 1.600.000, seterusnya tetap membyar sejumlah itu, jadi tidak ada kenaikan. Untuk tahu 2000, kebijaknnya berbeda, SPP untuk HI Rp 2.500.000, karena disesuaikan dengan kebutuhan di fakultas.

Menurut Ketua BPM Fisip Unpas , Darul Quthni, untk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pegawai serta dosen di fakultas, maka persentase bagian fakultas seharusnya diperbesar, bukan hanya menaikkan SPP. Selama ini pembagian SPP untuk Fakultas adalah 56%, termasuk didalamnya gaji dosen, fasilitas dan dana kemahasiswaan, sedangkan sisanya 44% untuk Universitas dan Yayasan. Jika menaikkan SPP, memang porsi fakultas akan bertambah, tetapi bagian uUniversitas dan Yayasan juga akan membengkak, padahal mereka juga mendapat bagian dari setiap fakultas yanga ada di Unpas. "Jadi jangan SPP yang dinaikkan, tapi perkecil bagian Universitas dan paguyuban ", ujar Darul dalam wawancarnya dengan redaksi Lengkong Besar.

Banyak pihak berasumsi, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu kekompakan dan kerjasama antara mahasiswa, lembaga kemahasiswaan dan dekanat. Namun kenyataannya, masing-masing elemen tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri(eksklusivisme). Salah satu contoh, sewaktu pertemuan dosen beberapa waktu yang lalu, lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa tidak diikutsertakan. Padahal dalam pertemuan itu juga membahas tentang mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan. Disini jelas pihak dekanat belum menganggap mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan sebagai mitra kerja yang simbiotik-mutualitatif untuk sama-sama membangun Fisip Unpas, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu terkesan sepihak dan tidak jarang ,merugikan mahasiswa.

Mahasiswa dalam konteks person juga menganggap bahwasannya lembaga kemahasiswaan kurang peka terhadap aspirasi dan keluhan mereka. Masih ada Lembaga Kemahasiswaan yang eksklusif, hanya terpaku pada program kerja Lembaga Kemahasiswaan. Ini diaku oleh Hamid, Ketua Himpunan admnistrasi Niaga. "Saya akui kalau mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan kurang kerjasama, "ujarnya. Tapi dia juga mengatakan bahwa Lembaga sudah berupaya untuk mewujudkannya. Faktor optimalisasi ? Wallahu Allam.

Darul Quthni membatah pendapat yang mengatakan, " hubungan antara mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan belum selaras, keduanya masih cuek. Padahal kami ( Lembaga Kemahasiswaan. Red ) sudah berusaha untuk merespons mahasiswa." Dari pernyataan itu dapat kita lihat sifat membuka diri dari Lembaga Kemahasiswaan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Tapi yang terjadi selama ini, usaha Lembaga Kemahasiswaan untuk merspon mahasiswa dianggap angin lalu oleh mahasiswa itu sendiri.

Akibatnya, Lembaga Kemahasiswaan tidak mendapat dukungan dalam menanggapi kebijakan-kebijakan elit Fakultas dsan Universitas yang merugikan mahasiswa. Sungguh dilematis.

Dimas, mahasiswa HI ’98 membenarkan pernyataan Darul. Menurutnya, Lembaga Kemahasiswaan sudah berusaha melakukan dengan mahasiswa, cuma usaha itu belum dilakukan sepenuhnya. Dia juga mengatakan perlu adanya inisiatif dari Lembaga Kemahasiswaan untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Karena melihat kondisi mahasiswa yang apatis, sangat sulit mengajak mereka untuk berkomunikasi, apalgi mengharapkan inisiatif dari mereka.